• BerandaSejarah
  • Sejarah

    Sejarah

    Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dibentuk agar keterbukaan informasi di provinsi Sumatera Barat dapat lebih baik dari sebelumnya. Dan setelah melalui tahap demi tahap, 5 komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat periode 2014 - 2018, dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 4 September 2014 di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat. 5 Komisioner tersebut : Syamsurizal SE, Arfitriati SAg, Sondri SPd, Yurnaldi SPd, dan Adrian Tuswandi SH.

     

    Fungsi :

    Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi di provinsi Sumatera Barat.

     

    Tugas :

    Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik di provinsi Sumatera Barat.

     

    Wewenang :

    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memiliki wewenang :

    1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
    2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
    3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
    4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

    Alamat Kantor :
    Jl. Sawo No. 6 Purus V Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat.


    Copyright @ KIP Sumbar 2015

    MSK