Sengketa Informasi Dana BOS, Barius : Sekolah Badan Publik

Sengketa Informasi Dana BOS, Barius : Sekolah Badan Publik

Padang,---Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Manager Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Barius di depan Majelis Komisi Informasi Sumbar mnyatakan sekolah adalah badan publik, itulah sepenggal suasana persidangan sengketa informasi publik register 12/IV/KISB-PS/2016 antara Pemohon Arief Paderi mewakili Saldi Isra dan kawan-kawan yang tergabung dalam Lembaga Anti Korupsi Integritas dengan Diknas Kota Padang selaku Termohon.

"Apakah menurut saudara termohon, sekolah badan publik ataukah tidak," ujar Anggota Majelis Komisioner Adrian dalam persidangan, "badan publik, majelis,"ujar Barius, Rabu 15/6 di ruang sidang KI Sumbar Jalan Sawo Purus V Padang.

Dari keterangan Barius maka bisa dipastikan bahwa sekolah badan publik maka kepadanya tentru melekat ketentuan keterbukaan informasi publik yang diperintahkan UU 14 tahun 2008 dan PP 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU Keterbukaan Informasi Publik. "Masih pemeriksaan awal, nanti digali lagi,"ujar Adrian usai persidangan kepada wartawan.

Sidang sengketa informasi publik lanjutan dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Syamsu Rizal, dengn anggota majelis komisioner Arfitriati dan Adrian. "Sidang kemarin pihak Termohon tidak hadir, karena hadir hari ini maka kita akan memeriksa sebagai apa saudara termohon hadir,"ujar Syamsu Rizal sambil meminta identitas dan surat dari Barius.

"Saya hadir atas kuasa dari Kepala Diknas Kota Padang dan berdasarkan surat berhak mengikuti dan mengambil keputusan poada proses persidangan ajudikasi dan mediasi di Komisi Informasi Sumbar,"ujar Barius.

Persidangan di komisi Informasi majelis tidak pasif, karena undang-undang memerintahkan untuk proaktif dalam menggali. "Meski sidang awal tapi selagi tidak masuk pokok perkara majelis bisa mengekplorasi para pihak untuk terang pemeriksaan awal ini,"ujar Syamsu Rizal.

Pada pemeriksaan awal dengan materi kewenangan Komisi Informasi Sumbar, legal standing para pihak dan jangka waktu. "Semua sudah sesuai ketentuanm dan untuk memenuhi perintah UU 14 Tahun 2008 pasal 37 kami meminta para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator ditetapkan Komisi Informasi Sumbar, yakni Yurnaldi,"ujar Syamsu Rizal sambil meskor persidangang menunggu proses mediasi dilaksanakan.

Kuasa Lembaga Integritas, Arief Paderi mengatakan terjadinya sengketa informasi publik ke Komisi Informasi karena permohonan informasi tidak dijawab dan keberatan informasi dijawab tapi tidai sesuai dengan yang dimohonkan.

"Sebagai warga negara yang memilik hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik dan itu dipertegas oleh UU 14 Tahun 2008 dan aturan turunannya, maka kami memohonkan sengketa, padahal kami mewakili kelompok orang tergabung dalam Lembaga Anti Korupsi hanya meminta data dan informasi sebagai uji akuntabel dana BOS di Padang, karena Integeritas bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil di Indonesia yang dikordinir Indonesia Corruption Watch sejak beberapa tahun bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk melakukan pengawasan terkait pengelolaan dana di sekolah termasuk dana BOS,"ujar Arief.

Sampai berita ini dikirim sidang mediasi masih berlangsung bahkan Mediator KI Sumbar Yurnaldi mengakui ada satu hal belum jumpa titik temuanya. "Saya akan menggunakan berbagai cara mediasi untuk mencapai kesepakatan damai para pihak, kita lihat saja,"ujar Yurnaldi saat dicegat keluar dari ruang mediasi.

Alamat Kantor :
Jl. Sawo No. 6 Purus V Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat.


Copyright @ KIP Sumbar 2015

MSK