Pers dan Keterbukaan Informasi Publik

    Opini
    04 Januari 2016
    362 x dilihat
Pers dan Keterbukaan Informasi Publik

ADA benang merah antara pers dan Keterbukaan Informasi Publik, dua hal ini diatur oleh UU berbeda satu UU Pers satunya lagi UU Keterbukaan Informasi Publik, tapi filosofinya seperti tebing dengan bambu, mereka saling kait-berkait dan sangat membutuhkan.

Pers adalah corong dari keterbukaan informasi publik, pemberitaan yang diracik oleh wartawan sangat berandil bagi pemenuhan informasi publik yang digariskan oleh Pasal 28F UUD 1945 yang menjadi landasan pula bagi keterbukaan informasi sebuah keniscayaan.

Tapi di berbagai kesempatan penulis selalu dihadapkan oleh pertanyaan audiens terkait pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik, apalagi pers yang sekedar mengorek informasi publik di badan publik yang tentu membuka aib di badan publik itu, ketika tak diberikan si pejabat publik dituding tidak terbuka dan melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik yakni UU Nomor 14 Tahun 2008. Dalam jawaban diberbagai forum penulis mengatakan sah saja pers menuding pejabat publik yang ngeles atau berkilah terkait pertanyaan wartawan yang mulai mengarah untuk membuka aib yang dilakukan pejabat di institusinya.

Tapi kalau pejabat publik itu sudah menjalankan amanat tugas berdasarkan UU, asas efesiensi dan efektifitas, semestinya tidak perlu takut menjawab pertanyaan wartawan dan si pejabat jangan ngeri pula dituding melanggar UU.

Soalnya ada berbagai hal yang bisa disampaikan kepada pers terkait pertanyaan yang menohok itu, seperti maaf pak wartawan informasi yang diminta masuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan UU 14 Tahun 2008 dan berdasarkan kajian dan analisis institusi kami.

Atau menggunakan UU Pers (UU 40 Tahun 1999) yakni off the record, jadi menghadapi Pers di era Keterbukaan Informasi Publik, pejabat badan publik harus pintar dan cerdik sehingga tidak perlu lari atau menjadikan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai momok. Kalau benar tidak perlu risih, kalau bekerja sesuai aturan ngapain tertutup informasi.

Informasi Publik bagi dunia jurnalistik adalah roh pemberitaannya, bagi wartawan menulis berita tujuannya adalah mulia yakni untuk memenuhi rasa keingintahuan masyarakat terhadap suatu topik atau peristiwa. Semakin banyak publik tahu bahkan menjadi perbincangan atas pemberitaan pers tentu karya‎ jurnalis itu bisa dikategorikan hebat.

Meski UU Keterbukaan Informasi Publik beda dengan UU Pers, bahkan dinilai termasuk UU yang akan membelenggu kebebasan pers karena ada Pasal Pemidanaan terkait informasi publik yang di salah gunakan, sebenarnya tidak demikian.

Justru informasi kategori wajib dan serta merta yang tahu pertama itu adalah jurnalis dan menyebarkannya dalam bentuk berita kepada publik.
Jadi wartawan juga harus berpegang kepada UU Pers jangan terjebak oleh berita yang tidak benar atau informasi yang menyesatkan cek and ricek serta keberimbangan berita juga harus tersaji dalam sebuah karya jurnalis, bahkan untuk kekinian berita jurnalis juga harus diperkaya dengan banyak sumber dan tersaji secara grafis.

Bagi Komisi Informasi yang menjadi anak kandung dari UU Keterbukaan Informasi Publik, pers adalah roh dari keterbukaan informasi, pers adalah kekuatan dalam mengephoriakan semangat keterbukaan informasi publik.

Pers yang baik tentu memahami apa rambu terkait informasi di UU Keterbukaan Informasi Publik, justru semangat UU KIP dalam pemenuhan informasi juga harus melalui prosedur yang digariskan.

Seperti mengajukan permohonan informasi ke pejabat yang berwenang yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi‎ (PPID) lalu tidak puas atau tidak dijawab mengajukan ke atasan PPID jika juga tak dijawab atau tidak puas baru mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Setelah diregister dalam 100 hari kerja Komisi Informasi akan memutus apakah informasi itu terbuka atau tidak.

Bedanya permohonan informasi publik dengan informasi yang diminta wartawan adalah waktu, wartawan dalam tugas dihukum dengan deadline sedangkan permohonan informasi ke badan publik ada range waktu yang harus terpenuhi.

Untuk menghormati profesi wartawan yang dikejar deadline pejabat publik jangan berkilah bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik memberi waktu untuk menjawab permintaan informasi yang diajukan wartawan.

Ini pejabat salah kaprah, karena wartawan bekerja berdasarkan UU Pers, dan profesi wartawan diakui oleh negara, jangan menghalangi wartawan untuk mendapatkan berita, sebagai pejabat yang baik tentu harus melayani wartawan dan memberikan keterangan sebatas pemenuhan informasi publik yang diminta lewat jurnalis tersebut.

Dan wartawan untuk memenuhi keberimbangan berita tentu keterangan pejabat publik sangat bernilai bagi karya jurnalis yang akan dibaca oleh banyak pasang mata publik. Jika si pejabat publik menjawab bahwa ada waktu di UU Keterbukaan Informasi, pers bikin saja diberitanya saat dikonfirmasi si pejabat A berkilah bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan rentang waktu. Biar publik yang menilai betapa gobloknya si pejabat ketika menggunakan UU KIP dalam menghadapi Pers.

Penulis menilai tidak ada pertentangan antara UU Pers dengan UU KIP, semuanya berjalan sesuai koridor dan filosofinya sama yakni keterbukaan informasi publik sebuah keniscayaan yang tidak bisa lagi ditawar-tawar, ayo terbuka jika benar tak usah risih, terbuka tidak berarti telanjang. Ayo bekerja selamat tahun baru 2016.

(Penulis, Adrian Tuswandi, Komisioner Komisi Informasi Sumbar)

Alamat Kantor :
Jl. Sawo No. 6 Purus V Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat.


Copyright @ KIP Sumbar 2015

MSK