Hari Hak Untuk Tahu Milik Siapa

    Opini
    28 September 2015
    228 x dilihat
Hari Hak Untuk Tahu Milik Siapa

28 SEPTEMBER ditasbihkan sebagai Hari Hak untuk Tahu se Dunia dikenal dengan Right to Know Day (RTKD) para penggiat keterbukaan informasi publik internasional memperingati hari tersebut, termasuk para komisioner Komisi Informasi seluruh Indonesia.

Hari Hak untuk Tahu begitu indah dibaca, akan lebih indah jika menjadi sesuatu keharusan, sebenarnya RTKD) itu milik siapa ?

Penulis mengatakan hak itu adalah milik kita semua, jangan salah sebagai Hak Asasi Manusia yang diakui dunia internasional, telah membuat Hari Hak untuk Tahu menjadi momentum kalangan aktifis keterbukaan informasi berjuang melahirkan UU terkait keterbukaan informasi publik.

Perjuangan para penggiat keterbukaan itu lebih tujuh tahun lalu sangatlah berliku sampai akhirnya DPR RI dan Pemerintah mengesakan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan waktu efektif dua tahun setelah UU itu disahkan dan diundangkan.

2010 menyambut efektifnya UU, Pemerintah RI melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU 14 Tahun 2008, dan berdasarkan UU tersebut dibentuk Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi melahirkan Komisi Informasi di provinsinya masing-masing.

Kembali ke topik, Hari Hak untuk Tahu untuk siapa, berdasarkan konstitusi negara kita, informasi publik adalah hak setiap warga negara, artinya apa siapa saja penghuni bumi pertiwi ini berhak mendapatkan informasi publik selagi si warga negara itu memiliki indetitas yang diakui oleh negara ini.

Tapi waktu tujuh tahun pemberlakukan UU 14 Tahun 2008, masih saja banyak masyarakat tidak tahu apa itu dan bagaimana mekanisme memenuhi hak mereka atas informasi publik, lalu kondisi itu diperparah lagi lambatnya respon badan publik untuk menyamakan persepsi terkait keterbukaan informasi publik.

Seperti di Sumatera Barat, Komisi Informasi baru terbentuk pada 4 September 2014, itu pun setelah berbagai kalangan NGO (Koalisi Masyarakat Sipil) mendesak pemerintah dan DPRD Sumbar untuk membentuk Komisi Informasi yang menjadi perintah wajib dibentuk oleh UU tersebut.

Setelah Komisi Informasi Sumbar terbentuk, faktanya 7 kasus sengketa informasi publik tuntas diputuskan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumbar.

Dua dari tujuh diputus adjudikasi satu sudah ingkraht karena para pihak tidak mengajukan keberatan atau upaya hukum ke PTUN Padang, lima sengketa berhasil diputuskan di meja mediasi Komisi Informasi Sumbar.

Melihat kuantitas kasus sengketa diakui Komisi Informasi Sumbar masih minim, dari analisis para komisioner di KI Sumbar, ada beberapa penyebab rendahnya sengketa informasi publik, pertama publik (masyarakat) masih belum booming bersengketa informasi publik, atau bisa juga badan publik di Sumbar telah siap menjalankan keterbukaan informasi sehingga tak ada permohonan informasi publik yang tidak dilayani.
?
Dari sisi sosialisasi dan advokasi dengan berlandaskan kepada visi dan misi Komisi Informasi Publik, yang tidak menargetkan banyak kasus sengketa tapi membangun keterbukaan informasi publik di badan publik sebuah keharusan, bisa dikatakan sukses.

Ujian apakah benar Badan Publik telah memenuhi Pelayanan Informasi Publik seperti diatur UU 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik atau peraturan lain di setiap badan publik, yakni saat Komisi Informasi Sumbar melaksanakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada seluruh badan publik tingkat profinsi Sumbar mulai Oktober sampai November tahun ini.

Dari pemeringkatan itu nanti badan publik apa saja yang memenuhi kriteria standar layanan informasi akan ketahuan karena penilaian berjenjang mulai quisioner, websitator dan visitator.
?
Jadi untuk siapa Hari Hak untuk Tahu itu, segaris dengan semangat UU 14 Tahun 2008 Komisi Informasi Sumbar memastikan adalah untuk semua masyarakat, siapa saja berhak untuk tahu, apa saja informasi publik yang dikelola badan publik harus bisa diakses dengan mudah, cepat dan biaya murah oleh publik.

Jangan buat birokrasi berbelit kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Ingat informasi yang dimintakan itu bisa tak terbatas sepanjang badan publik menggunakan APBD/APBN kegunaannya untuk apa publik berhak untuk tahu.

Apalagi Presiden RI, Jokowi menyatakan keterbukaan informasi bagian dari program Nawa Citanya, malah dalam Aksi Pemberantasan Korupsi memasukan keterbukaan informasi publik sebagai indikator kinerja pemerintah daerah apakah berwarna hijau, kuning atau merah.

Nah tunggu apalagi publik berhak untuk tahu silahkan ajukan permohonan informasi publik ke badan publik tentu kegunaan informasi itu jelas, tak dijawab maka publik dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang mengelola dokumentasi dan informasi yang di UU 14 Tahun 2008 jo PP 61 Tahun 2010 Jo Perki 1 Tahun 2010 dikenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) jika tak dilayani, maka pintu Komisi Informasi Sumbar terbuka lebar menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, semua sengketa Komisi Informasi Sumbar memastikan menyelesaikannya paling lama 100 hari kerja.

Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya cara jitu pencegahan dini tindak pidana korupsi, karena terbukanya badan publik telah memberi ruang pengawasan dini publik atas pembuatan dan pelaksanaan program badan publik yang dibiayai oleh dana publik di APBN/APBD.

Semoga tulisan ini bisa menambah pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan makin membuat PPID bekerja maksimal dalam melayani setiap permohonan informasi publik ke badan publiknya masing-masing. Sekali lagi Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu, selamat hari keterbukaan informasi (Right to now day) dan salam transparansi.

(Penulis, Adrian Tuswandi, Komisioner Komisi Informasi Sumbar)

Alamat Kantor :
Jl. Sawo No. 6 Purus V Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat.


Copyright @ KIP Sumbar 2015

MSK