• BerandaSOP Penanganan Permohonan Sengketa Informasi
  • SOP Penanganan Permohonan Sengketa Informasi

    SOP Penanganan Permohonan Sengketa Informasi

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
    PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
    KOMISI INFORMASI SUMATERA BARAT

     

    PENDAHULUAN

    Komisi Informasi (KI) merupakan institusi the guards of information publik, keberadaan institusi ini mengacu kepada Bab VII Pasal 23-34 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP). Tugas utama KI adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik sebagaimana digariskan Bab IX dari undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai panduan beracara sengketa informasi yang dijabarkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedural Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
    Adapun yang dimaksud UUKIP tentang sengketa informasi adalah perselisihan atau sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terhadap sengketa informasi, KI sebagai lembaga yang menyelesaikan prosesnya disebut dengan ajudikasi non litigasi diproses dimungkinkan proses medasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses ajudikasi non litigasi tersebut.

    KI Sumatera Barat (Sumbar) sebagai lembaga mandiri dan independen dengan tugas utama yang diamanahkan UUKIP, tentu harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang mengacu kepada, UUKIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomo 1 Tahun 2013. Sehingga itu KI Sumbar menetapkan SOP PSI sebagaimana dijabarkan pada bagian berikut, untuk dipedomani dalam penanganan permohonan sengeketa informasi di KI Sumbar.

    PERMOHONAN SENGKETA

    Penanganan permohonan PSI di KI Sumbar terlebih dahulu harus memenuhi sebelum mengajukan permohonan ke KI Sumbar berdasarkan ketentuan UUKIP dan Perki I tahun 2013 atau ketentuan pengecualian lain yang diatur oleh aturan tersebut.

    • Setiap permohonan tertulis atau lewat email maupun lisan petugas penerima permohonan harus memindahkannya ke form PSIP
    • Pemohon PSIP harus melampirkan fotocopy indetitas sebagai warga negara (KTP/Paspor) atau akta hukum sebagai badan hukum Indonesia.
    • Pemohon harus menguraikan tentang permohonannya (kronologis).
    • Pemohon harus membut hal-hal yang dimohonkannya untuk diminta diputuskan oleh KI Sumbar sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perki 1 Tahun 2013.
    • Pemohon wajib menyertai dokumen sebagai kelengkapan permohonan antara lain, surat permintaan informasi, jawaban atas permintaan oleh badan publik, surat keberatan pada atasan PPID badan publik dan balasan atasan PPID badan publik dan dokumen lain yang dianggap perlu.
    • Terkait tidak tersedianya informasi wajib dan berkala di badan publik, pemohon tidak perlu melengkapi dengan surat permintaan informasi ke badan publik.
    • Permohonan PSI ke KI Sumbar tidak dipungut biaya.
    • Pemohon PSI ke KI Sumbar harus memenuhi ketentuan waktu pengajuan permohonan kepada KI Sumbar seperti : permohononan informasi ke badan publik 10 hari kerja jika diberitahu soal permohonan bisa ditambah 7 hari kerja. Pengajuan keberatan 30 hari kerja, permohonan PSI diajukan ke KI Sumbar selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak ditanggapi oleh atasan PPID badan publik atau berakhirnya waktu 30 hai kerja.
    • Jika pemohon didampingi kuasa, maka kuasa hukum berprofesi Advokat/Pengecara harus melihatkan Kartu Advokat/Kepengecaraan yang dikeluarkan lembaga berwenang, kalau kuasa pemohon cukup dengan surat pemberian kuasa ditandatangani di atas matrei 6000 oleh pemohon.
    • Ketaklengkapan dokumen, pemohon harus melengkapi selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak pemberitahuan ketidak lengkapan dokumen diterima.
    • Permohonan PSI dapat dicabut sebelum sidang pertama diajukan secara tertulis dan ditetapkan oleh Majelis Komisioner (MK).

    TINDAK LANJUT I

    • Panitera KI Sumbar adalah Sekretaris Komisi Informasi yang di-SK-kan Ketua KI Sumbar, dan Panitera Pengganti adalah staf KI Sumbar yang di-SK-kan oleh Panitera.
    • Panitera memeriksa seluruh kelengkapan dokumen permohonan PSI
    • Panitera memberitahukan kepada pemohon tentang ketidaklengkapan dokumen 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan PSI diterima.
    • Panitera meregister dan/atau tidak meregister permohonan PSI.
    • Permohonan dicabut sebelum sidang panitera membuatkan Akta Pembatalan Register.
    • Panitera/petugas penerima permohonan PSI mencatatkan ke buku register PSI.
    • Permohonan PSI tidak diregister jika permohonan tidak dilengkapi dengan indetitas warga negara yang sah dan atau tidak memberikan pernyataan terkait tidak dirsponnya/dilayani permohonan informasi oleh badan publik paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan, jika dilengkapi maka panitera meregister dan mengirimkan pemberitahuan permohonan diregister kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

    TINDAK LANJUT II

    • Panitera menyampaikan form permohonan PSI dan dokumen kelengkapan permohona PSI kepad Ketua KI Sumbar.
    • Ketua KI Sumbar dan atau wakil ketua jika ketua berhalangan menetapkan Majelis Komisioner (MK) dan Mediator.
    • MK menetapkan metode, tempat, agenda dan jadwal sidang adjudikasi hari pertama dan meminta Panitera memanggil para pihak.
    • Surat panggilan sudah diterima para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang ajudikasi pertama dengan melampirkan ringkasan permohonan, disertai tanda terima atau bukti pengiriman kepada para pihak.
    • Termohon badan publik dapat memberikan jawaban kepada MK melalui Panitera paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum sidang ajudikasi pertama.

    SIDANG ADJUDIKASI

    • Sidang KI Sumbar bersifat terbuka dan dibuka untuk umum, kecuali pemeriksaan terkait informasi yang dikecualikan.
    • Majelis Komisioner (MK) bersifat aktif pada proses persidangan.
    • MK wajib merahisiakan terkait pemeriksaan informasi yang dikecualikan.
    • Informasi dikecualikan pada pemeriksaan tidak bisa dilihat oleh pemohon atau kuasanya.
    • Hari pertama sidang ajudikasi, MK memeriksa permohonan, terkait kewenangan absolut dan relatif KI Sumbar, legal standing pemohon/kuasanya dan termohon/kuasanya dan waktu permohonan.
    • Jika pemohon tidak memenuhi satu dari tiga ketentuan formil permohonan maka MK menjantuhkan putusan sela untuk menolak permohonan kecuali MK berpendapat lain.
    • MK setelah pemeriksaan awal mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi terhadap informasi yang tidak dikecualikan.
    • Mediasi dipimpin oleh Mediator yang ditetapkan oleh Ketua KI Sumbar, jika dibutuhkan bisa dibantu oleh Mediator Pembantu.
    • Mediasi dilakukan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang adjudikasi, kecuali para pihak sepakat menetapkan hari lain selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak sidang pertama adjudikasi ditunda.
    • Mediasi berisifat tertutup kecuali para pihak menetapkan lain.
    • Mediator mengupayakan mediasi selesai satu kali pertemuan jika tidak tercapai disepakati jadwal mediasi lanjutan, paling lambat 14 hari kerja sejak sidang ajudikasi ditunda, dan dapat diperpanjang untuk satu kali pertemuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
    • Mediasi gagal jika pemohon atau kuasanya dua kali tidak hadir tanpa alasan yang jelas, ditetapkan oleh KI Sumbar, para pihak menarik diri dan atau tidak sepakat dengan hasil mediasi.
    • Mediasi berhasil, Mediator menyerahkan kesepakatan kepada Majelis Komisioner melalui Panitera/Panitera Pengganti untuk dilanjutkan keputusan MK.
    • Mediasi berhasil dan atau gagal harus ditandatangani para pihak.
    • Seluruh dokumen dan apa yang terungkap di mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti pada sidang ajudikasi KI Sumbar maupun dipersidangan lain terhadap perkara yang sama atau lainnya.

    PERSIDANGAN LANJUTAN

    • Mediasi gagal maka Ketua MK malanjutkan proses sidang ajudikasi dengan menetapkan jadwal dan meminta Panitera/Panitera Pengganti memanggil para pihak.
    • Sidang lanjutan ajudikasi, MK memeriksa alat bukti (pasal 51 Perki 1/2013).
    • Saksi diambil sumpah setelah MK memeriksa kelayakan saksi dan MK dapat menolak saksi menjadi saksi dipersidangan jika sengeketa sederhana atau saksi dianggap punya kepentingan terhadap para pihak.
    • Saksi ahli disumpah sebelum memberikan keterangan dan MK dapat menolak saksi ahli jika sengketa sederhana, atau saksi ahli tidak relevan dengan sengekta dan/atau saksi ahli memiliki kepentingan dengan salah satu pihak.
    • Saksi/Saksi Ahli wajib memenuhi panggilan sidang adjudikasi KI Sumbar, jika tidak memenuhi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

    PUTUSAN

    • Setelah pemeriksaan bukti dan penyampaian kesimpulan para pihak maka MK wajib mengambil keputusan.
    • Sebelum keputusan MK, majelis melakukan musyawarah yang dipimpin Ketua MK, jika terdapat perbendaan pendapat, maka perbedaan itu dilampirkan dalam keputusan (disenting opinion)
    • Putusan MK diucapkan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum.
    • Salinan putusan MK disampaikan ke para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah putusan diucapkan MK.
    • Keberatan atas Putusan MK KI Sumbar para pihak dapat mengajukan ke PTUN/PN paling lambat 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima para pihak.
    • Jika selama 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima para pihak tidak ada keberatan maka Putusan MK KI Sumbar berkekuatan hukum tetap.
    • Atas putusan berkekuatan hukum tetap pemohon dapat memintakan penetapan eksekusikepada Ketua Pengadilan yang berwenang diajukan secara tertulis dengan melampirkan salinan Putusan MK KI Sumbar.
    • Putusan dimasukan ke web resmi KI Sumbar.

    Demikianlah SOP PSI ini dibuat dan diajukan kepada Ketua KI Sumbar untuk ditetapkan sebagai pedoman penanganan permohonan sengketa informasi di KI Sumbar.

    Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

    Dibuat di Padang,

    Rabu 18 Maret 2015

     

    Catatan Wajib :

    • Penyelesaian sengketa informasi harus sederhana, cepat dan biaya murah
    • Maksimal penyelesaian sengketa informasi di KI Sumbar 100 hari
    • Majelis Komisioner baru pegang berkas pada hari pertama sidang ajudikasi.
    • Pemanggilan para pihak atau siapa saja terkait kasus tidak dapat dilakukan selain di dalam sidang ajudikasi.

    Alamat Kantor :
    Jl. Sawo No. 6 Purus V Padang Barat. Kota Padang, Sumatera Barat.


    Copyright @ KIP Sumbar 2015

    MSK